Siang menuju sore di sebuah “kota kampus” di Jawa, penjual sarapan menggulung tikar lebih cepat, penyewa kos menghitung kamar kosong, mesin fotokopi dibiarkan dingin. Bukan karena libur panjang—kelas-kelas di banyak perguruan tinggi swasta (PTS) memang makin lengang. Di sebagian wilayah, istilah “kampus senyap” bukan hiperbola, melainkan gejala struktural dari krisis rekrutmen mahasiswa yang berjalan beberapa tahun terakhir. Secara nasional, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi memang merangkak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan APK 2024 sekitar 32% dengan disparitas gender (laki-laki 28,89; perempuan 35,23), sementara rilis data 24 November 2025 menempatkan APK 2025 di level 32,89% rekor tertinggi, tetapi belum cukup menopang ekosistem PTS yang tersebar hingga kota-kota kecil (BPS, 2024; Katadata, 2025).

Ketika pipa calon mahasiswa tidak membesar, seleksi alam bekerja. Pada 25 Mei 2023 Kemendikbudristek mencabut izin operasional 23 PTS karena pelanggaran berat; tahun berikutnya, BAN-PT mengidentifikasi 84 PTS berisiko pencabutan izin akibat persoalan akreditasi dan ketiadaan pengelola (Detikcom, 2023, 2024). Payung regulasinya jelas: Permendikbud No. 7/2020 mengatur pendirian, perubahan, pembubaran PTN serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin PTS. Sejak 2024, Ditjen Diktiristek mendorong “Akselerasi Penggabungan atau Penyatuan PTS” berupa hibah untuk badan penyelenggara yang melebur (Kemendikbudristek/LLDIKTI, 2024). Pertanyaannya kian relevan: apakah kita membiarkan “pasar menyortir” PTS lemah, atau negara perlu intervensi terbatas agar tidak muncul “dead zone” pendidikan di daerah? (BPK RI, 2020; LLDIKTI, 2024; Detikcom, 2024).

Tiga pendorong utama krisis konsisten muncul di lapangan. Pertama, pipeline lulusan SMA/SMK yang berkuliah belum memadai (tercermin dari APK yang hanya naik pelan), sehingga kompetisi antar kampus terutama PTS kecil kian keras (BPS, 2024; Katadata, 2025). Kedua, tumbuhnya penyedia kuliah daring skala masif. Universitas Terbuka (UT) mencatat 768.248 mahasiswa registrasi pada Semester 2025 Ganjil dan menyambut 181.000 mahasiswa baru pada Agustus 2025 skala nasional yang menawarkan biaya dan fleksibilitas sulit ditandingi kampus fisik (Universitas Terbuka, 2025a, 2025b). Di sisi swasta, BINUS Online menegaskan legitimasi kanal daring mendapat pengakuan QS Stars 5-Star Online Learning mendorong persepsi bahwa “online” bukan alternatif kelas dua (BINUS Online, 2024–2025). Ketiga, daya beli keluarga: KIP Kuliah memberi biaya hidup Rp800.000–Rp1.400.000/bulan per klaster wilayah (Puslapdik, 2024), namun di luar penerima KIP, opsi murah cenderung mengarah ke penyedia online ber-UKT di kisaran Rp3 juta/semester (mis. UNSIA), yang menambah tekanan pada PTS konvensional berbiaya lebih tinggi (UNSIA, 2023–2025).

Sebagian jaringan besar memilih konsolidasi proaktif. Pada Juli 2024, Muhammadiyah menggabungkan 11 entitas menjadi 5 universitas baru UM Tegal, UM Kuningan, UM Cileungsi, UM Kalianda, dan UM Ahmad Dahlan Cirebon sebagai strategi “right-sizing” berbasis yayasan (Muhammadiyah.or.id, 2024; Harian Jogja, 2024). Ini sejalan dengan skema Akselerasi Penggabungan/Penyatuan PTS milik Ditjen Diktiristek (LLDIKTI, 2024). “Great Consolidation” dengan demikian bukan sekadar hasil kompetisi pasar; ia juga diarahkan oleh kebijakan konsolidasi kualitas dan tata kelola.

Dampaknya merembet ke ekonomi mikro. Ketika mahasiswa menghilang, permintaan lokal turun: warung makan, laundry, fotokopi, kos-kosan merasakan koreksi omzet. Penelitian kualitatif di Purwokerto (UNSOED) mendapati keberadaan kampus berdampak pada pendapatan pemilik kos di kelurahan sekitar (Choirunisa et al., 2025). Studi di UNNES saat pandemi memperlihatkan pendapatan pemilik kos menyusut saat aktivitas perkuliahan berkurang (Purnamasari et al., 2022). Literatur internasional memperkuatnya: kajian Universities UK dengan London Economics memperkirakan total dampak ekonomi sektor PT di Inggris >£265 miliar, dengan rasio manfaat publik £14 per £1 dana public potret peran universitas sebagai anchor institutions bagi ekonomi lokal (Universities UK/London Economics, 2024/2025). Jika kampus menyusut atau tutup, guncangannya terasa pada sewa properti, tenaga kerja informal, dan perputaran uang harian. (Choirunisa et al., 2025; Purnamasari et al., 2022; Universities UK, 2025).

Di sisi kebijakan, pandangan pro pasar menyebut konsolidasi sebagai proses “penyortiran” menuju efisiensi. Namun biaya sosial muncul di daerah yang kehilangan PTS: akses kuliah menjadi lebih mahal dan jauh, sementara UMKM sekitar kampus melemah. Di Indonesia, perdebatan menguat ketika jalur mandiri PTN diperluas (hingga 50% untuk PTN-BH) dan jadwal seleksi negeri berlangsung panjang, yang menurut pengelola PTS menyedot pendaftar lebih lama (APTISI Jabar, 2024; LLDIKTI Wilayah V, 2023). Asosiasi PTS mengajukan penyesuaian kalender dan kuota agar kompetisi tetap fair tanpa menutup akses lokal (APTISI Jabar, 2024; LLDIKTI Wilayah V, 2023).

Dari sisi teori, beberapa lensa membantu membaca fenomena ini. Resource Dependence Theory (Pfeffer & Salancik, 1978) menjelaskan PTS kecil sangat bergantung pada sumber daya eksternal yang tidak pasti terutama arus mahasiswa (tuition). Ketika sumber daya menyempit, pilihan rasional organisasi adalah mengurangi ketidakpastian lewat penggabungan atau aliansi. Disruptive innovation (Christensen & Eyring, 2011) menjelaskan naiknya penyedia low-cost, high-flexibility berbasis online yang merebut segmen price-sensitive; sekalipun “disrupsi” di sektor publik tak selalu linear, tren UT dan kanal daring swasta menunjukkan pergeseran permintaan. Baumol–Bowen cost disease (1966) membantu memahami mengapa biaya layanan padat tenaga ahli, termasuk pendidikan tinggi, cenderung naik lebih cepat dari produktivitas mendorong keluarga memilih jalur termurah atau menunda studi. Sementara Marginson menyoroti ketegangan antara logika pasar dan public/common good, memberi peringatan soal ketimpangan daya saing jika kebijakan dibiarkan murni pasar (Marginson, 2024). (Pfeffer & Salancik, 1978; Christensen & Eyring, 2011; Baumol & Bowen, 1966; Marginson, 2024).

Lantas apa yang bisa dilakukan agar konsolidasi menjadi lompatan mutu, bukan sekadar bertahan hidup? Pertama, lanjutkan hibah transisi konsolidasi berbasis kinerja selaras dengan skema Akselerasi—dengan prasyarat tata kelola, rencana akademik 3 tahun, efisiensi rasio dosen, dan proteksi mahasiswa (LLDIKTI, 2024). Kedua, bentuk teach-out guarantee nasional (alur transfer kredit, beasiswa penyelamatan, pengawalan administrasi) agar mahasiswa tidak jadi korban saat kampus tutup; urgensinya terlihat dari kasus penutupan 23 PTS pada 2023 (Detikcom, 2023). Ketiga, lakukan sinkronisasi kalender/kuota PTN, membatasi penarikan pendaftar melalui “pukat” seleksi yang terlalu panjang (LLDIKTI Wilayah V, 2023; APTISI Jabar, 2024). Keempat, bangun shared services digital (LMS murah, micro-credential, RPL, konsorsium mata kuliah) agar PTS kecil ikut transformasi. Kelima, perkuat KIP Kuliah (penyesuaian besaran biaya hidup berbasis indeks lokal dan perluasan sasaran) per 2024 besaran biaya hidup Rp800.000–Rp1.400.000/bulan sudah membantu, tetapi belum menutup seluruh gap biaya non-UKT; di sisi lain, penyedia online berbiaya Rp3 juta/semester makin menarik bagi keluarga berdaya beli terbatas (Puslapdik, 2024; UNSIA, 2023–2025).

Jika didiamkan, skenario 3–5 tahun ke depan mudah ditebak, jumlah PTS menyusut, pemain besar (termasuk daring) mendominasi, dan beberapa wilayah memasuki zona kosong akses kuliah. Di kota-kota kampus, koreksi omzet UMKM akan terasa lebih dulu sebelum publik melihat dampak jangka panjang pada mobilitas sosial. Namun konsolidasi tidak harus identik dengan luka sosial. Dengan ritme kompetisi yang adil, jaring pengaman bagi mahasiswa, dan platform digital bersama, Indonesia bisa mengubah “Great Consolidation” menjadi momentum perbaikan tata kelola dan mutu tanpa meninggalkan kota-kota kampus yang selama ini menjadi nadi ekonomi lokal (Universities UK, 2025).

 

Reference:

APTISI Jabar. (2024, June 19). APTISI Jabar soroti penerimaan mahasiswa baru di PTN. Detikcom. https://www.detik.com/jabar/berita/d-7398540/aptisi-jabar-soroti-penerimaan-mahasiswa-baru-di-ptn (detikcom)

Badan Pusat Statistik. (2024, Dec 2). APK PT menurut jenis kelamin. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html (Badan Pusat Statistik Indonesia)

BINUS Online. (2024–2025). QS Stars 5-Star Online Learning posts. https://online.binus.ac.id/2024/02/15/15-tahun-binus-online-berkarya-untuk-nusantara-memperluas-kesempatan-pendidikan-berkualitas-untuk-nusantara-dan-dunia/; https://online.binus.ac.id/2024/09/20/binus-online-terdepan-di-indonesia-berhasil-raih-qs-stars-rating-bintang-5/ (BINUS Online)

Christensen, C. M., & Eyring, H. J. (2011). The innovative university: Changing the DNA of higher education from the inside out. (overview PDF). https://forum.mit.edu/wp-content/uploads/2017/05/FF12innovUniv.pdf (forum.mit.edu)

Choirunisa, N., Widyastuti, D., Mardotillah, P., Anggraeni, O., & Rahajuni, D. (2025). Dampak keberadaan Universitas Jenderal Soedirman terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Purwokerto Utara. Edukasi IPS, 8(1). https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/eips/article/view/55807 (Journal UNJ)

Detikcom. (2023, May 26). Kemendikbudristek cabut izin operasional 23 perguruan tinggi. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6741053/kemendikbudristek-cabut-izin-operasional-23-perguruan-tinggi-di-indonesia (detikcom)

Detikcom. (2024, Aug 10–14). 84 kampus swasta terancam ditutup. https://www.detik.com/jogja/berita/d-7483239/84-kampus-swasta-di-indonesia-terancam-ditutup-ini-penyebabnya; https://news.detik.com/berita/d-7488660/84-kampus-swasta-terancam-ditutup-komisi-x-dpr-khawatir-nasib-mahasiswa (detikcom)

Harian Jogja. (2024, July 23). Muhammadiyah lakukan merger 11 kampus jadi 5 perguruan tinggi baru. https://pendidikan.harianjogja.com/read/2024/07/23/642/1182313/muhammadiyah-lakukan-merger-11-kampus-jadi-5-perguruan-tinggi-baru (Harianjogja.com)

Katadata (Databoks). (2025, Nov 24). Angka partisipasi kuliah di Indonesia meningkat pada 2025. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2025/11/24/angka-partisipasi-kuliah-di-indonesia-meningkat-pada-2025 (Databoks)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Permendikbud No. 7/2020. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163712/permendikbud-no-7-tahun-2020 (salinan PDF: LLDIKTI3). https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Permendikbud-No.-7-Tahun-2020-Pendirian-Perubahan-Pembubaran-PTN-dan-Pendirian-Perubahan-Pencabutan-Izin-PTS.pdf (BPK Regulations)

LLDIKTI Wilayah V. (2023, Oct 27). Tantangan PTS hadapi penurunan mahasiswa baru dan upaya mengatasinya. https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/tantangan-pts-hadapi-penurunan-mahasiswa-baru-dan-upaya-mengatasinya (lldikti5.kemdikbud.go.id)

LLDIKTI Wilayah XIII. (2024, Jan 4). Identifikasi pengusul Akselerasi Penggabungan/Penyatuan PTS 2024 (artikel & PDF). https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2024/01/04/identifikasi-pengusul-akselerasi-program-penggabungan-penyatuan-pts-gelombang-ke-i-tahun-2024/; https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Identifikasi-Pengusulan-Akselerasi-Program-Penggabungan-Penyatuan-Gel-Ke-I-Tahun-2024.pdf (LLDIKTI Wilayah XIII)

Marginson, S. (2024). Higher education and the public/common good (Working Paper). Centre for Global Higher Education. https://www.researchcghe.org/wp-content/uploads/migrate/wp114-1.pdf (researchcghe.org)

Muhammadiyah.or.id. (2024, July). Muhammadiyah tambah lima universitas baru; Haedar: Pendidikan Muhammadiyah masuk era kualitas. https://muhammadiyah.or.id/2024/07/muhammadiyah-tambah-lima-universitas-baru/; https://muhammadiyah.or.id/2024/07/haedar-sebut-pendidikan-muhammadiyah-kini-masuk-era-kualitas/ (Muhammadiyah)

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. (overview). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496213 (SSRN)

Purnamasari, D. Y., Holeng, V. A., Sultan, H., Aini, M. I. N., & Heriyanti, A. P. (2022). Dampak kegiatan mahasiswa UNNES di masa pandemi terhadap pendapatan pemilik kos. Prosiding SNIPA XII. https://proceeding.unnes.ac.id/snipa/article/view/1349 (Proceeding Universitas Negeri Semarang)

Puslapdik Kemendikbudristek. (2024, Feb 7). Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024. https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/20240207-Pedoman-Pendaftaran-KIP-Kuliah-2024_dfb2c1.pdf (kip-kuliah.kemdikbud.go.id)

UNSIA (Universitas Siber Asia). (2023–2025). Biaya kuliah/UKT. https://unsia.ac.id/keuangan/; https://pmb.unsia.ac.id/jalur-seleksi (Unsia)

Universitas Terbuka. (2025a, Oct 30). UT dalam angka: Jumlah mahasiswa registrasi Semester 2025 Ganjil. https://www.ut.ac.id/ut-dalam-angka/ (ut.ac.id)

Universitas Terbuka. (2025b, Aug 28). 181.000 mahasiswa baru siap mengawali masa depan bersama UT. https://www.ut.ac.id/berita/2025/08/jadi-pilihan-utama-181-000-mahasiswa-baru-siap-mengawali-masa-depan-bersama-ut/ (ut.ac.id)

Universities UK & London Economics. (2024/2025). The economic impact of higher education teaching, research, and innovation. https://www.universitiesuk.ac.uk/what-we-do/policy-and-research/publications/economic-impact-higher-education (PDF: https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2024-09/LE-UUK-Impact-of-university-TL-and-RI-Final-Report.pdf) (Universities UK)