Yogyakarta, eNews — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah dengan memperkenalkan sistem pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (9/11).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, serta Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pelaku UMKM, perbankan, pengembang perumahan, toko bangunan, dan mahasiswa, menjadikannya sebagai ruang komunikasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem perumahan rakyat.

Dalam acara itu, Maruarar Sirait secara langsung memperagakan simulasi pembiayaan rumah di hadapan peserta. Ia mempertemukan pelaku UMKM sebagai calon pembeli rumah, Bank BPD DIY dan BTN sebagai pihak perbankan, serta pengembang dan toko bangunan sebagai penyedia sarana pembangunan. Menurutnya, sistem yang lebih sederhana dan efisien menjadi kunci agar masyarakat bisa mengakses rumah layak dengan biaya yang terjangkau.

“Rakyat harus dibuat mudah, cepat, dan murah,” tegas Maruarar. “Selama ini banyak yang terjebak bunga rentenir sampai 3–4 persen per bulan. Sekarang pemerintah hadir dengan bunga hanya 6 persen per tahun, bahkan bisa turun hingga 0,5 persen dalam skema tertentu. Kita ingin orang kaya baru dari kalangan UMKM lahir di Yogyakarta.”

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perbankan, pengembang, dan sektor pendukung lainnya agar ekosistem perumahan berjalan efisien. “Kalau semua pihak saling terhubung, maka persoalan bisa diselesaikan cepat. Kredit rumah tidak lagi menjadi mimpi bagi rakyat kecil, tapi kenyataan,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memberikan apresiasi terhadap pendekatan langsung yang dilakukan oleh Menteri PKP. Menurutnya, simulasi yang dilakukan di lapangan menjadi bukti konkret bagaimana pemerintah membangun komunikasi dua arah antara bank dan calon konsumen. “Kita menyaksikan sendiri bagaimana model ekosistem perumahan rakyat dipraktikkan secara nyata. Bahkan, sudah ada peserta yang membuat janji temu lanjutan untuk pengajuan kredit besok pagi,” kata Qodari.

Ia menilai, model “klinik perumahan” yang diterapkan Kementerian PKP terbukti mampu menyelesaikan hingga 90 persen persoalan perumahan rakyat di lapangan. “Pemerintah kini bukan hanya hadir dalam kebijakan di atas kertas, tetapi juga memberikan solusi nyata di lapangan,” tambahnya.

Dari sisi peserta, kegiatan ini mendapat sambutan positif. Rina Marlina (35), pelaku usaha konveksi asal Sleman, mengaku semakin yakin untuk memiliki rumah sendiri setelah mengikuti sosialisasi. “Selama ini saya ragu mengajukan KPR karena prosesnya rumit dan bunganya tinggi. Setelah dijelaskan langsung oleh Pak Menteri dan pihak bank, saya jadi paham dan termotivasi. Kalau bunganya cuma 6 persen setahun, itu ringan untuk kami pelaku UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Eko Prasetyo (42), pengembang perumahan di Bantul, menilai program ini membawa angin segar bagi dunia properti rakyat. “Program KPP dan FLPP ini tidak hanya membantu masyarakat membeli rumah, tapi juga mendorong kami sebagai pengembang untuk berinovasi. Kolaborasi dengan bank dan toko bangunan membuat rantai pasok lebih efisien,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Maruarar menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas sosialisasi ke berbagai daerah. “Kalau semua siap, kita lanjutkan lagi pada 4 Desember mendatang. Targetnya sederhana: rakyat punya rumah, UMKM berkembang, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat,” ungkapnya.

Melalui model ekosistem perumahan inklusif ini, Kementerian PKP berharap pembangunan rumah rakyat tidak lagi terkendala birokrasi dan biaya tinggi. Dari Yogyakarta, semangat kolaborasi ini diharapkan dapat menjalar ke seluruh Indonesia, agar setiap warga negara benar-benar dapat menikmati hak atas rumah layak huni. (Sayekti)