Oleh: Ubaidillah Rofanda J.K

Akhir November 2025 akan dicatat dalam sejarah kelam bangsa ini, bukan hanya karena curah hujannya, tetapi karena runtuhnya benteng terakhir pertahanan ekologis kita. Tiga provinsi sekaligus, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra barat lumpuh total secara bersamaan. Banjir genangan merendam pesisir Aceh, banjir bandang menghantam kaki bukit Sumatra Utara, dan longsor memutus nadi kehidupan di Sumatra Barat.

Namun, di tengah jeritan rakyat yang kehilangan tempat tinggal, respon dari pusat kekuasaan terdengar begitu dingin dan teknis, mereka mengatakan ini bukanlah bencana nasional. Pernyataan ini bukan sekedar keputusan administratif, melainkan sebuah pengakuan tersirat bahwa negara telah kehilangan empati sekaligus kehilangan kendali atas kerusakan yang mereka izinkan sendiri.

Bukan Sekedar Amukan Alam

Berhenti menyalahkan hujan atau takdir. Menyebut malapetaka ini semata-mata sebagai faktor cuaca adalah kebohongan publik yang sistematis. Hujan deras hanyalah pemicu, tetapi penyebab utamanya adalah kejahatan lingkungan yang terstruktur.
Video-video amatir yang beredar memperlihatkan ribuan kayu gelondongan hanyut bersama air bah di Sumatra Utara dan Aceh.

Itu adalah bukti forensik yang tak terbantahkan. Kayu-kayu itu bukan ranting pohon tumbang biasa, akan tetapi itu adalah sisa pembalakan di hulu yang membentuk bendungan alam, yang kemudian jebol karena tak mampu menahan debit air. Ini membuktikan bahwa hutan di hulu yang seharusnya menjadi spons penyerap air itu sudah dikupas habis hingga ke kulit-kulitnya.
 

Deforestasi yang Dilegalkan (Legalized Deforestation)

Tragedi ini tidak terjadi di ruang hampa hukum. Kerusakan masif di Sumatra adalah hasil dari undang-undang yang kita sahkan sendiri. melalui pemutihan dalam UU Cipta kerja pada pasal 110A dan 110B, negara secara sadar memberikan pengampunan bagi korporasi sawit dan tambang yang telah merambah kawasan hutan secara ilegal.

Alih-alih pidana penjara dan pemulihan lahan, para perusak hutan ini hanya disuruh membayar denda administratif. Pesan negara sangat jelas di sini yaitu silahkan rusak hutan lindung, asalkan Anda punya uang untuk membayar dendanya nanti.

Ditambah lagi dengan praktik Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ugal-ugalan, di mana status hutan lindung dengan mudah diturunkan menjadi hutan produksi atau Area Penggunaan Lain (APL) demi mengakomodasi izin tambang dan perkebunan. Apa yang kita saksikan kali ini adalah panen raya dari kebijakan pro-investasi yang ditanam tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan.

Negara yang Disandera Oligarki

Mengapa ini terus terjadi siapapun pemimpinnya? Jawabannya terletak pada fenomena State Capture atau penyanderaan negara. Sistem politik berbiaya tinggi memaksa para calon pemimpin kita berhutang budi pada cukong dan oligarki sumber daya alam.

Ketika mereka menjabat, kebijakan yang lahir bukanlah untuk melindungi rakyat dari bencana, melainkan untuk melanggengkan bisnis para sponsor politik tersebut. kita dipimpin oleh figur-figur yang tersandera, yang lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan nyawa rakyatnya sendiri. puncaknya, keuntungan dari eksploitasi alam di Sumatra diprivatisasi ke rekening segelintir elit pejabat kita, sementara bencana dan kerugiannya disosialisasikan kepada rakyat kecil di daerah.

Mimpi Kosong Indonesia Emas 2045

Di tengah lumpur dan puing-puing rumah warga di Sumatera, visi Indonesia emas 2045 terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Bagaimana mungkin kita bermimpi menjadi negara maju jika fondasi tanah tempat kita berdiri saja sudah likuefaksi?

Jika pola Business as usual ini berlanjut, pada tahun 2045 kita tidak akan memanen generasi emas, melainkan generasi cemas. Generasi yang tubuhnya Stunting karena krisis pangan akibat gagal panen, dan generasi yang miskin karena harta bendanya habis untuk merenovasi rumah yang berulang kali diterjang bencana.

Saatnya Kesadaran Politik Baru

Bencana Sumatera adalah alarm. Alam sudah bicara dengan bahasa yang paling keras. Kini giliran kita. Kita tidak bisa lagi memilih pemimpin hanya karena pencitraan di media sosial atau amplop serangan fajar yang nilainya tak seberapa dibanding harga kehancuran ini.

Kita butuh pemimpin yang merdeka, yang berani berkata tidak pada perusak lingkungan, dan yang mengerti bahwa PDB tinggi tidak ada gunanya jika rakyatnya mati tenggelam. Jika kita tidak merombak total sistem tata kelola yang amburadul ini, maka bersiaplah, hari ini Sumatera, esok mungkin rumah kita yang akan dihapus dari peta.