​Awal tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem peradilan Indonesia dengan resmi diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) serta pembaruan KUHAP. Pemerintah menggaungkan langkah ini sebagai misi besar "Dekolonialisasi" atau upaya memutus rantai warisan hukum kolonial Belanda. Namun, di balik semangat kemandirian tersebut, muncul kritik tajam yang menyebut aturan baru ini justru menghidupkan kembali ruh otoritarianisme.

​Terdapat dua isu krusial yang dianggap mencederai jantung demokrasi: kriminalisasi atas penghinaan pejabat negara dan perluasan wewenang upaya paksa tanpa pengawasan yudisial yang ketat.

​Pergeseran Logika: Dari Demokrasi ke Neo-Feodalisme

​Secara filosofis, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, kehadiran Pasal 218 hingga 240 dalam KUHP baru dinilai membalikkan logika tersebut. Dengan memberikan perlindungan pidana khusus bagi martabat Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara, hukum Indonesia dianggap bergeser ke arah neo-feodalisme.

​Kritik utama tertuju pada posisi pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik, namun kini diposisikan sebagai figur yang "suci" dari ketersinggungan. Meski bersifat delik aduan, risiko di lapangan tetap tinggi. Loyalis kekuasaan dikhawatirkan akan menggunakan pasal ini untuk membungkam kritik substantif hanya demi melindungi "ego" penguasa.

​KUHAP Baru dan Risiko "Cek Kosong" Kesewenang-wenangan

​Kekhawatiran publik semakin diperparah dengan aturan dalam KUHAP baru yang memperluas diskresi penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Logika efisiensi yang diusung pemerintah berpotensi menjadi bumerang bagi Hak Asasi Manusia (HAM).

​Tanpa mekanisme checks and balances yang kuat dari hakim independen, pemberian wewenang luas ini dikhawatirkan menjadi "cek kosong" bagi kesewenang-wenangan. Dampaknya bisa fatal, mulai dari lonjakan kasus salah tangkap hingga fenomena pengkondisian kasus demi citra institusi, yang pada akhirnya mengikis fungsi hukum acara sebagai pelindung hak tersangka.

​Dampak Psikologis: Atmosfer Ketakutan dan Sensor Mandiri

​Gabungan dari kedua klaster pasal ini berpotensi menciptakan atmosfer ketakutan di tengah masyarakat. Ketika garis antara kritik tajam dan penghinaan menjadi kabur, rakyat cenderung melakukan sensor mandiri (self-censorship).

​Jika partisipasi publik merosot karena rasa takut, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintahan akan lumpuh. Kritik, yang merupakan "oksigen bagi demokrasi", akan hilang, memberikan ruang bagi kekuasaan tumbuh tanpa kendali dan korupsi berkembang dalam kesunyian.

​Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Terakhir

​Harapan terakhir kini tertumpu pada Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang uji materi yang tengah berlangsung diharapkan menjadi pembuktian MK sebagai the guardian of democracy.

​MK dituntut untuk melihat bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh ego pejabat atau efisiensi birokrasi keamanan. Jika pasal-pasal bermasalah ini tidak dibatalkan atau diberikan tafsir yang ketat, cita-cita Reformasi 1998 untuk membangun negara hukum yang demokratis terancam sirna oleh teks hukum buatan bangsa sendiri.

Oleh: Ubaidillah Rofanda