Jakarta, eNews - Komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata kembali ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Di bawah payung besar visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kemendikdasmen terus mendorong program-program prioritas yang mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4.

Salah satu langkah strategis yang dipaparkan Mendikdasmen adalah penguatan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk pendidikan anak usia dini. "Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan sejak awal kehidupan," ujar Abdul Mu’ti.

Dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik, target Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 dipatok sebesar 806.000 guru. Tak hanya itu, bantuan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV atau S1 juga disiapkan.

"Kami juga menaikkan tunjangan sertifikasi guru dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan ditransfer langsung ke rekening guru tanpa melalui pemerintah daerah," ungkap Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima eNews, Rabu (23/4/2025).

Untuk mendukung pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman, Kemendikdasmen memperkenalkan konsep deep learning dan sedang menyiapkan pelatihan bagi guru. Inovasi juga terlihat dari peluncuran kurikulum baru yang memasukkan coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran pilihan mulai 2025.

Di bidang pengembangan talenta siswa, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kemenpora dan PSSI dalam program berbasis minat dan bakat, khususnya olahraga. Sementara itu, sarana dan prasarana pendidikan akan diperkuat menyusul terbitnya Inpres No. 7 Tahun 2025 yang mengalihkan pengelolaan anggaran infrastruktur ke Kemendikdasmen.

Program penguatan karakter juga menjadi sorotan melalui peluncuran 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria. "Video senam anak hebat sudah ditonton lebih dari 48 juta kali. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa," kata Mendikdasmen.

Kemendikdasmen juga menyempurnakan sistem penerimaan murid melalui SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), sebagai bentuk perbaikan dari sistem PPDB. Untuk memastikan pemerataan, kerja sama dengan Kemendagri pun telah dijalin agar seluruh daerah menerbitkan juknis pelaksanaan.

Terkait penguatan peran guru BK, kini mereka hanya diwajibkan mengajar 16 jam per minggu, dengan 8 jam sisanya dapat digunakan untuk konseling, pelatihan, dan kegiatan sosial. Ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan psikososial peserta didik.

Di sisi literasi dan numerasi, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional untuk melengkapi program Gerakan Literasi yang telah berjalan sebelumnya.

Dengan berbagai terobosan ini, Kemendikdasmen menegaskan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia tak hanya sekadar janji, tetapi langkah nyata demi mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada peserta didik serta guru di seluruh Tanah Air.