​Takengon, eNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berpacu dengan waktu untuk memulihkan akses transportasi darat ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga pertengahan Januari 2026, tercatat sebanyak 24 desa di lima kecamatan masih mengalami keterisolasian akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025 lalu.

​Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah menunjukkan bahwa hambatan utama pemulihan adalah banyaknya titik longsor dan jembatan yang putus total, yang berdampak langsung pada mobilitas 10.914 jiwa.

​Kecamatan Ketol Jadi Wilayah Terdampak Terparah

​Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, mengungkapkan bahwa Kecamatan Ketol menjadi wilayah dengan jumlah desa terisolasi terbanyak, yakni mencapai sembilan desa.

​“Sebanyak 4.951 jiwa di wilayah Ketol terdampak. Jembatan yang terputus menjadi kendala utama. Meskipun beberapa desa seperti Serempah dan Bah sudah bisa dijangkau kendaraan roda dua, kendaraan roda empat masih belum dapat melintas,” ujar Murthalamuddin dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

​Sebaran Keterisolasian di Berbagai Kecamatan

​Selain Ketol, beberapa kecamatan lain juga masih berjuang membuka akses jalan:

• ​Kecamatan Linge: Tujuh desa masih belum terhubung penuh akibat putusnya Jembatan Kala Ili. Kendaraan roda empat belum bisa menjangkau lokasi, sementara roda dua baru bisa mencapai Desa Penarun dan Umang.
• ​Kecamatan Rusip Antara: Lima desa terisolasi dengan total 2.765 jiwa terdampak. Akses roda dua mulai terbuka di beberapa titik, namun longsor masih menutup jalur kendaraan roda empat.
• ​Kecamatan Silih Nara: Dua desa belum dapat diakses karena putusnya Jembatan Mulie dan Jembatan Gantung Langit.
• ​Kecamatan Bintang: Desa Serule masih terisolasi total akibat timbunan longsor besar yang menutup badan jalan.

​Prioritas Pembukaan Jalur Logistik

​Murthalamuddin menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembukaan jalur darat sementara dan pembersihan material longsor menggunakan alat berat. Hal ini sangat krusial agar distribusi bantuan logistik dan layanan kesehatan dasar tidak terhambat.

​“Penanganan dilakukan secara bertahap. Kami fokus membuka kembali akses agar aktivitas warga dan layanan dasar dapat segera normal, terutama di desa-desa pedalaman yang hingga kini masih terisolasi,” tambahnya.

​Pemerintah daerah bersama unsur terkait berkomitmen untuk memastikan percepatan pemulihan ini berjalan efektif, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam proses rehabilitasi pascabencana di wilayah pedalaman Aceh Tengah.

​(IP)