Surabaya, eNews - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) kota Surabaya melaksanakan kegiatan bertajuk "Panggung Rakyat" dan "Kuliah Bersama Rakyat Pesisir Surabaya" pada Kamis, (10/4/2025) yang berlangsung di SD Muhammadiyah 9 Surabaya. 

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, serta menghadirkan sejumlah figur penting dari kalangan Muhammadiyah baik di tingkat nasional maupun lokal.

Narasumber yang hadir yakni Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM) Heroe Budiarto, Direktur PUSAD UM Surabaya Satria Unggul W.P,  Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Surabaya, dan Ramadhani Jaka Samudra dari Bidang Lingkungan Hidup PDM Surabaya.

Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Erfanda Andi Mada Arectya menegaskan komitmen IMM dalam membela masyarakat pesisir dari ancaman proyek pembangunan. 

“Proyek SWL ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. IMM hadir untuk memastikan bahwa pembangunan tidak boleh menyingkirkan rakyat dari tanah dan lautnya sendiri,” tegasnya.

Direktur PUSAD UM Surabaya, Satria Unggul, menyoroti bahwa PSN (Proyek Strategis Nasional) yang tidak direncanakan dengan baik sering kali menjadi ancaman serius. “Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". 

“Ketika PSN menghalangi akses masyarakat atas sumber daya tersebut, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melindungi masyarakat dalam mempertahankan sumber daya alamnya. Begitupun prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) menjadi penting. 

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyampaikan bahwa, reklamasi seperti SWL kerap berujung pada penderitaan rakyat. 

Ia menyinggung proyek-proyek reklamasi yang terjadi di berbagai daerah dan tentu menyengsarakan rakyat baik dari segi ekonomi maupun keberlangsungan hidup. 

“Ini bukan hanya soal hukum, ini soal keadilan. Kami dari PP Muhammadiyah, PWM, PDM, hingga aktivis IMM akan terus membersamai rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang terdzalimi, termasuk nelayan. Ini bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar,” tegasnya.

Koordinator FMMM, Heroe Budiarto, menambahkan bahwa proyek reklamasi justru membuat masyarakat miskin. 

“Ada ketimpangan perjuangan yang luar biasa. Tinjauan teologis kami menunjukkan bahwa proyek ini tidak adil dan mengancam kehidupan rakyat kecil,” ucapnya.

Acara ini menjadi panggung konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan “Panggung Rakyat: Pentas Seni dan Bazar Rakyat” yang dimulai pukul 18.00 WIB di lokasi yang sama. 

Berbagai penampilan seperti orasi, puisi, teaterikal, hingga musik akustik mengisi malam. Penampilan spesial ditampilkan oleh musisi lokal Tanasaghara. 

Maka dari itu, IMM menegaskan komitmennya dalam mengawal isu-isu keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di tengah geliat pembangunan kota.