Sidoarjo, eNews - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, HMI, PMII, GMNI, serta perwakilan berbagai kampus di Sidoarjo, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sidoarjo pada Selasa (25/3/2025). Massa aksi yang mengusung tagline “Marhaban Ya Melawan” tersebut berkumpul terlebih dahulu di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) sebelum bergerak ke titik aksi sekitar pukul 13.30 WIB.

Mahasiswa Kecam Revisi UU TNI yang Mengancam Demokrasi

Dok IMM Sidoarjo

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan kecaman keras terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut mereka, revisi ini dianggap memberikan keleluasaan yang terlalu besar kepada TNI untuk masuk dalam ranah sipil dan pemerintahan. Bagus Adi Prayoga, Koordinator Lapangan sekaligus Pimpinan Cabang IMM Sidoarjo menyatakan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat tentang pasal-pasal kontroversial yang dianggap bisa mengancam supremasi sipil.

“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah kegelisahan nyata dari masyarakat. Demokrasi yang seharusnya memberikan supremasi bagi sipil kini terancam tergeser oleh kekuatan militer. Revisi UU TNI ini jelas melukai prinsip demokrasi,” tegas Bagus usai aksi berlangsung.

Para peserta aksi menyampaikan tujuh poin tuntutan nasional, di antaranya menolak pengesahan RUU TNI yang dianggap melegitimasi peran TNI di ruang sipil, mendesak DPR segera mempublikasikan naskah resmi pengesahan RUU TNI, serta menghentikan pelibatan aparat bersenjata dalam pembangunan sipil dan militerisasi pembangunan. Selain isu nasional, mahasiswa juga menyampaikan lima tuntutan isu lokal, seperti penyelesaian masalah PJU di lingkar timur Sidoarjo, perbaikan infrastruktur drainase, serta kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal​Revisi Undang-Undang TN….

Aksi Sempat Ricuh, Massa Memaksa Masuk Gedung DPRD

Dok IMM Sidoarjo

Sempat terjadi ketegangan sekitar pukul 15.00 WIB ketika massa membakar ban dan berusaha memasuki gedung DPRD Sidoarjo. Namun, pihak kepolisian yang berjaga menutup akses masuk dengan alasan keamanan bangunan serta potensi aksi yang tidak terkendali. Setelah negosiasi alot, akhirnya perwakilan DPRD setuju menemui massa di halaman gedung untuk berdialog.

Massa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan dwifungsi TNI serta kritik terhadap pemerintah melalui adegan presiden yang digambarkan sibuk berjoget, mengabaikan aspirasi publik. Aksi teatrikal tersebut sengaja digelar untuk menyampaikan kritik secara kreatif namun tetap tajam mengenai peran TNI yang dinilai akan kembali menguasai ranah sipil.

Banna, Presiden Mahasiswa Umsida, mempertanyakan mengenai kepentingan hukum dibalik RUU tersebut. “Kami ingin DPR menyadari bahwa revisi ini punya implikasi serius terhadap supremasi hukum sipil dan mekanisme demokratis yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Dialog dengan DPRD Sidoarjo dan Rencana Lanjutan Aksi

Dok IMM Sidoarjo

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo M. Nasih mengapresiasi langkah mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan kontrol sosial. Mereka menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan mendorong mekanisme judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut DPRD, aspirasi ini akan mereka kawal hingga tingkat pusat demi menjaga prinsip demokrasi serta supremasi sipil​ Diskusi Tuntutan Mahasiswa.

Di akhir dialog, Bagus menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini. Ia menegaskan akan menggelar aksi lebih besar dengan massa lebih banyak apabila DPRD tidak memberikan tindak lanjut yang nyata hingga pertemuan berikutnya yang direncanakan pada 8 April mendatang.

“Aliansi mahasiswa akan terus konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami akan terus menekan dan memastikan bahwa revisi UU TNI ini dihentikan, demi tegaknya demokrasi dan supremasi sipil,” pungkas Bagus.

Aksi ini menjadi bagian dari perjuangan panjang mahasiswa Sidoarjo untuk memastikan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia.

Penulis: KPK Komisariat Averroes