Jakarta, eNews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yang baru-baru ini diserang ransomware, akan pulih sepenuhnya pada Juli 2024 ini.

"Sesuai dengan arahan Presiden, Juli 2024 sudah beroperasi normal dan kami telah memperkuat keamanannya dengan sistem berlapis, untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang," ujar Hadi dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, Senin (1/7/2024), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Selasa (2/7/2024).

Hadi menjelaskan bahwa saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 sedang dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan sepenuhnya dipindahkan ke Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.

"Operasional PDNS 2 yang sedang berjalan saat ini mendapatkan dukungan backup dari DRC atau hotsite di Batam, serta fasilitas autogate interactive service. Setiap pusat data juga sudah memiliki backup sehingga terdapat tiga hingga empat lapis backup," tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Polhukam meminta kepada semua kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan untuk melakukan pencadangan data guna mengantisipasi serangan siber di masa mendatang.

"Setiap tenant atau kementerian harus memiliki cadangan data, ini menjadi wajib bukan pilihan lagi. Dengan demikian, meskipun PDNS 2 mengalami gangguan operasional, backup data tetap tersedia," tegasnya.

Hadi juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pengaturan terkait penempatan dan pencadangan data secara berlapis, sesuai dengan klasifikasi data yang berbeda mulai dari strategis hingga terbuka.

"Data-data dengan karakteristik umum dan statistik akan disimpan di cloud untuk mengurangi beban PDN," jelasnya.

Selain itu, Menko Polhukam menekankan bahwa Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) terus meningkatkan keamanan siber dengan mengaktifkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memantau manajemen PDN dan backup data.

"Kami akan meninjau kembali peraturan presiden dan instruksi presiden terkait operasional siber, termasuk peningkatan kinerja BSSN dan jajaran, agar kendali dapat lebih mudah dilakukan saat terjadi masalah," tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Kemendagri. (ipk)