Surabaya, eNews - Dalam rangka utk menguatkan kinerja Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Muhammadiyah melaksanakan raker bertema "Pendampingan Jamaah Haji menuju Kemabruran" di SD Muhammadiyah 9 Surabaya, Sabtu (13/9/2025).

Raker tersebut dihadiri Ketua PDM Surabaya, Dr. H. M. Ridlwan, M.Pd, Wakil Ketua PDM bidang Haji dan Umrah Drs. H. Marjuki MA serta bendahara PDM Surabaya Musa.

Hadir pula Ketua LPHU Drs. H. Suba'i, M.Pd.I yang didampingi oleh sekretarisnya M. Maulana Mas'udi, Lc, M.Pd.I.

Dalam sambutannya Ketua PDM Surabaya menyampaikan beberapa hal untuk kemajuan dan kebaikan KBIHU.

"Diharapkan untuk mempertahankan branding ke thaif, kereta gantung dan kereta cepat, Umroh sekaligus kunjungan ke situs religi dan bisa juga ke negara lain, serta membuka travel sendiri," tuturnya.

Sementara itu, Ketua LPHU Drs. H. Suba'i, M.Pd.I menambahkan perhajian tahun ini di era sistem penyelenggaraan Haji Nasional.

Dari penyelenggaraan Haji oleh Kemenag RI ke kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah tentu tidak lama lagi juga diikuti dengan infra struktur di bawahnya, yaitu Kanwil Kementerian Haji dan Umrah dan kantor kementrian Haji dan Umrah ditingkat Kabupaten dan Kota. 

"Tentu dengan adanya perubahan ini, maka KBIHU Muhammadiyah harus beradaptasi dengan infrastruktur ini. Yang kedua, adanya perubahan atau revisi UU 8 tahun 2019, dengan penyempurnaan UU Haji ini KBIHU harus bisa beradaptasi dengan pasal-pasal baru terkait dengan pelaksanaan jama'ah haji dan umrah tahun 2026," ujarnya.

KBIHU, sambung Suba'i, dalam masa perubahan regulasi maka harus survive, dan jaga kepercayaan masyarakat. Untuk ltu harus ada peningkatan layanan dan inovasi baru, yang menguntungkan jamaah dan sekaligus tetap menjaga agar KBIHU tetap sehat juga. 

"KBIHU juga segera menyusun pedoman yang di sepakati oleh KBIH (pembimbing) dan jama'ah (terbimbing). Sehingga bisa sebagai  kendali bersama saat pelaksanaan bimbingan di tanah suci," katanya.

"Detailing persoalan harus kita selesaikan, dengan saling menjaga amanah. Hak yang tidak terlaksana kita sampaikan, jika ada hak yang harus di kembalikan ke jamaah ya harus dikembalikan atau dengan kompensasi yang disepakati," pungkasnya.