​Surabaya, eNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melakukan langkah terobosan dalam transparansi kebijakan publik. Melalui kemitraan internasional bersama Koso Nippon dari Jepang, Pemkot menggelar "Program Review Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro" di Kantor Bappeda Kota Surabaya, Jumat (13/02).

​Berbeda dengan evaluasi birokrasi pada umumnya, program ini mengusung pendekatan partisipatif di mana warga Surabaya bertindak langsung sebagai tim penilai (reviewer) terhadap program pemerintah.

​Menjadikan Warga sebagai "Hakim" Kebijakan

​Kepala Bappeda Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan menjadikan warga sebagai penilai, pemerintah mendapatkan umpan balik yang jujur dan riil dari lapangan.

​"Keterlibatan warga akan menghasilkan evaluasi yang jujur, terbuka, dan konstruktif. Ini adalah dasar kami untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada ekosistem UMKM di Surabaya," jelasnya.

​UMKM Surabaya: Tangguh dan Terdigitalisasi

​Setelah sukses mereview program permakanan dan lansia di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2026 ini fokus dialihkan pada penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Data menunjukkan performa impresif dari sektor ini:

• ​Jangkauan Luas: Sebanyak 13.329 UMKM telah mendapatkan pendampingan intensif.
• ​Digitalisasi Masif: Melalui platform e-PEKEN, tercatat omzet transaksi mencapai Rp223,2 miliar dalam periode Oktober 2021 hingga Januari 2026, melibatkan 4.852 pelaku usaha.
• ​Sektor Unggulan: Fokus pengembangan diarahkan pada empat subsektor kreatif, yakni kuliner, fesyen, kriya, dan seni pertunjukan.

​Fasilitas Gratis: Dari Sertifikasi Halal hingga Kapal Pesiar

​Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag, Tatik Lely Juwita, memaparkan bahwa pendampingan yang diberikan Pemkot bersifat menyeluruh dan tanpa biaya (gratis). Selama tahun 2025 saja, Pemkot telah memfasilitasi 4.409 sertifikat halal dan 1.141 sertifikat merek.

​Tak hanya soal legalitas, akses pasar pun dibuka lebar. Produk UMKM Surabaya kini merambah hotel, restoran, galeri, hingga dipasarkan kepada turis mancanegara saat kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak.

​Target Ambisius Tahun 2026

​Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, Pemkot Surabaya menetapkan target baru di tahun ini:

1. ​Fasilitasi legalitas usaha bagi 500 UMKM.
2. ​Pelatihan pemasaran untuk 10 Sentra Wisata Kuliner (SWK).
3. ​Peningkatan kapasitas pemasaran bagi 5.220 UMKM.
4. ​Pembukaan akses kemitraan bagi 136 UMKM pilihan.

​Inspirasi bagi Jepang dan Referensi Internasional

​Program Manager Koso Nippon, Taki Kitada, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi di Kota Pahlawan. Menurutnya, praktik baik di Surabaya kini menjadi rujukan internasional.

​"Banyak praktik baik Surabaya yang bisa dibagikan ke Jepang, mulai dari sistem sekolah gratis hingga efektivitas digitalisasi layanan publik. Surabaya telah menjadi model uji coba yang sukses selama enam tahun terakhir," ungkapnya.

​Kolaborasi ini membuktikan bahwa Surabaya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi juga membangun sistem kebijakan publik yang inklusif dengan menempatkan warga sebagai subjek pembangunan.