​Ngada, NTT, eNews – Dunia pendidikan Indonesia berduka. Seorang siswa kelas 4 Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan meninggal dunia setelah memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Alasan di balik tindakan tragis ini sangat memilukan: ketiadaan biaya untuk membeli buku dan pena.

​Kejadian ini bukan sekadar berita duka biasa, melainkan sebuah alarm keras yang menelanjangi rapuhnya sistem jaring pengaman pendidikan di Indonesia. Sebuah surat wasiat yang ditinggalkan korban untuk ibunya menjadi bukti nyata bahwa bagi sebagian warga, pendidikan masih menjadi beban yang mematikan.

​Paradoks Anggaran 20 Persen

​Tragedi ini memicu gelombang kritik terkait efektivitas anggaran pendidikan. Berdasarkan konstitusi, Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Namun, kematian siswa di Ngada menunjukkan adanya "kebocoran sistemik" dan distribusi yang tidak tepat sasaran.

​"Anggaran pendidikan kita mengalami obesitas di tingkat birokrasi tetapi busung lapar di tingkat siswa," tulis analisis tajam terkait peristiwa tersebut. Sebagian besar dana disinyalir habis untuk belanja pegawai dan kegiatan seremonial birokrasi, sementara kebutuhan substantif siswa di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seringkali terabaikan.

​Ilusi Sekolah Gratis dan "Shadow Cost"

​Meskipun pemerintah gencar mengampanyekan sekolah gratis melalui penghapusan SPP, kenyataan di lapangan berkata lain. Terdapat biaya-biaya tersembunyi (shadow cost) yang tetap menghimpit keluarga miskin ekstrem, seperti:

• ​Biaya seragam dan sepatu.
• ​Biaya transportasi.
• ​Alat tulis dasar (buku dan pensil).

​Bagi masyarakat di pelosok, harga buku tulis yang mungkin hanya sepuluh ribu rupiah bisa menjadi tembok penghalang raksasa yang memicu keputusasaan mendalam.

​Kebutuhan Intervensi Langsung

​Kritik tajam diarahkan pada visi "Indonesia Emas 2045" yang dianggap terlalu jauh di awang-awang jika kebutuhan mendasar siswa di bumi belum terpenuhi. Narasi digitalisasi sekolah dan penggunaan teknologi canggih terdengar ironis di tengah berita siswa yang gugur hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.

​Tragedi Ngada mendesak pemerintah untuk segera:

1. ​Merombak distribusi bantuan: Mengalihkan fokus dari bantuan birokratis ke intervensi langsung yang menyentuh personal siswa.
2. ​Fleksibilitas Dana BOS: Memberikan kewenangan bagi sekolah untuk menggunakan dana sebagai jaring pengaman darurat bagi siswa miskin.
3. ​Hadir secara Kemanusiaan: Memastikan negara tidak hanya hadir melalui bangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki sarana untuk belajar.

​Kematian ini menjadi pengingat pahit bahwa tidak akan ada Indonesia Emas jika tunas-tunas bangsa patah sebelum berkembang akibat kemiskinan yang gagal ditangani oleh negara. (Ubaidillah Rofanda)