Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, memahami hukum tidak cukup hanya melalui kajian teoritis di ruang kelas. Hukum hidup dan berkembang dalam praktik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan magang menjadi sarana strategis untuk mempertemukan pengetahuan akademik dengan realitas hukum yang diterapkan di lapangan.  Di sinilah hukum tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, hingga bentuk kerja sama dengan berbagai pihak.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya mendapatkan kesempatan berharga untuk melaksanakan magang di Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum secara konseptual, tetapi juga mampu melihat bagaimana hukum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Hukum dan Kerjasama memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenal Bantuan Hukum dari Sisi Pemerintah
Tim Kerja Bantuan Hukum memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kota Surabaya. 

Bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pernagkat daerah ketika menghadapi persoalan hukum yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Dalam pelaksanaannya, bidang ini menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa diperkenalkan pada proses administrasi bantuan hukum, mulai dari penelaahan kasus, penyusunan telaah hukum, hingga pengelolaan dokumen pendukung perkara.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa pemerintah daerah sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi secara hukum.

Selain itu, bidang ini juga berperan dalam upaya pencegahan sengketa melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion) terhadap kebijakan atau tindakan administratif tertentu.

Pengalaman ini memperkaya perspektif mahasiswa mengenai hukum administrasi negara dan penyelesaian sengketa pemerintahan.

Bidang Perundang-undangan dan Dokumentasi bertugas dalam penyusunan, pengharmonisasian, serta pendokumentasian produk hukum daerah. Produk hukum tersebut meliputi peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Dalam kegiatan magang, mahasiswa terlibat dalam proses penelaahan rancangan regulasi, pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penataan arsip hukum daerah.

Mahasiswa juga belajar sekaligus terlibat dalam kegiatan pengecekan dan penataan dokumen hukum, serta memahami bahwa setiap produk hukum harus disusun dengan cermat, sistematis, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dokumentasi hukum yang tertib menjadi sarana penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Saya  belajar bahwa hukum yang baik adalah hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Kerja Sama menjadi bagian yang memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah membangun hubungan dengan berbagai pihak, baik antar pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, maupun pihak swasta. Setiap kerja sama tentu membutuhkan dasar hukum yang kuat agar dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan.

Mahasiswa mempelajari proses penyusunan dokumen kerja sama seperti Nota Kesepakatan (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepakatan Sinergi. Mulai dari perumusan tujuan, ruang lingkup kerja sama, hingga hak dan kewajiban para pihak, semuanya harus disusun secara jelas dan seimbang. 

Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa kerja sama tidak hanya soal kesepakatan, tetapi juga soal kepastian hukum.

Kegiatan Magang Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya di Bantuan Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya memberikan banyak manfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa hukum.

Selain meningkatkan pemahaman praktis mengenai hukum administrasi negara, pengalaman ini juga melatih kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta tanggung jawab profesional.

Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, khususnya di bidang hukum pemerintahan dan pelayanan publik.

Sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah diharapkan dapat terus terjalin demi mencetak generasi profesional yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penulis: Shintya Firdausi Qotrunnada