​Jambi, eNews – Mengawali agenda kerja di tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi aparatur kewilayahan. Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, menyalurkan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris dua Ketua RT di Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Jumat (2/1).

​Santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Talib (Ketua RT 04) dan almarhum M. Rivai Agustian (Ketua RT 05). Penyerahan dilakukan langsung di rumah duka bersama perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dan jajaran Pemkot Jambi.

​Hak Jaminan Sosial Melalui "Kartu Bahagia"

​Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp42.000.000. Dana tersebut merupakan manfaat dari program prioritas Kota Jambi Bahagia melalui instrumen Kartu Bahagia. Program ini memfasilitasi seluruh Ketua RT se-Kota Jambi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana seluruh iuran kepesertaannya ditanggung penuh oleh APBD Kota Jambi.

​Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa kebijakan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi pekerja rentan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.

​“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, kami menyampaikan duka cita mendalam. Santunan ini adalah hak ahli waris dari program perlindungan yang telah kami jamin. Semoga bermanfaat bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan ke depan,” ujar Maulana.

 

​Apresiasi Pengabdian Garda Terdepan

​Maulana juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi kedua almarhum yang telah mengabdi selama dua periode masa jabatan. Menurutnya, peran Ketua RT sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan dan melayani masyarakat di tingkat komunitas.

​“Ketua RT adalah ujung tombak kami. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan mereka memiliki kepastian perlindungan jaminan sosial saat menjalankan tugas maupun dalam risiko lainnya,” imbuhnya.

​Komitmen Perlindungan Pekerja Informal

​Melalui program Kartu Bahagia, Pemkot Jambi terus memperkuat perlindungan bagi aparatur kewilayahan dan pekerja informal. Dengan pembiayaan premi yang ditanggung pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan para pelayan publik di tingkat akar rumput.

​Langkah ini mempertegas posisi Kota Jambi sebagai daerah yang pro-rakyat, dengan memastikan sistem jaminan sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. (IP)