Yogyakarta, eNews — Upaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik terus digencarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan “Konsolidasi Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia” yang digelar di Mustika Resort and Spa, Kamis (8/11), Balai Bahasa Yogyakarta menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah menjaga mutu dan martabat bahasa nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat dari dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-DIY, para guru, perwakilan media massa, serta komunitas kebahasaan dan kesastraan. Tujuannya memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan bahasa di berbagai ranah, baik pemerintahan, pendidikan, maupun publik.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan bahasa. Ia menuturkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja menerima penghargaan “Adibahasa” dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 28 Oktober 2025.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kesungguhan Yogyakarta dalam pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra, baik Indonesia maupun daerah. Capaian ini perlu dijaga dan diperkuat melalui langkah nyata di lapangan,” ujar Imam.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap menjadi kebanggaan bersama serta menjadi teladan bagi daerah lain.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Drs. Suhirman, M.Pd., menekankan bahwa Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan cara berpikir dan bernalar bangsa. “Bagi rakyat Indonesia, Bahasa Indonesia bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan wadah untuk menata pikiran dan memaknai kehidupan. Setiap kata yang kita tulis menyimpan cara kita menimbang, menilai, dan memahami dunia,” ujar Suhirman.

Ia menambahkan, mutu bahasa masyarakat berbanding lurus dengan mutu moral bangsa. “Melalui bahasa, kita belajar memilih yang benar dari yang salah. Karena itu, pengawasan bahasa tidak hanya tentang ejaan atau diksi, tetapi juga memastikan nilai-nilai kebangsaan tersampaikan dengan benar dalam kehidupan bernegara,” lanjutnya.

Momentum konsolidasi ini menjadi wadah penting bagi seluruh elemen kebahasaan di DIY untuk memperkuat komitmen dalam melindungi bahasa dari degradasi fungsi dan makna. Selain menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik, kegiatan ini juga meneguhkan peran Balai Bahasa Yogyakarta sebagai garda depan dalam pengawasan dan pembinaan bahasa.

Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah penandatanganan komitmen bersama antarinstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmen tersebut berisi kesepakatan memperkuat pengawasan dan pembinaan penggunaan Bahasa Indonesia di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, serta ruang publik.

Dalam sesi diskusi, para peserta juga menyampaikan pandangan mereka. Rini Wahyuningsih, guru Bahasa Indonesia dari Kabupaten Bantul, menilai kegiatan ini relevan dengan kondisi saat ini. “Penggunaan bahasa di ruang digital sering kali jauh dari kaidah yang benar. Melalui pembinaan yang terarah, kami dapat mengajarkan kepada siswa bahwa berbahasa Indonesia dengan baik bukan hanya soal tata bahasa, tetapi juga etika berkomunikasi,” ujarnya.

Dari kalangan pemerintah daerah, Arif Prasetyo, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta, menyoroti pentingnya pengawasan bahasa di ranah publik. “Masih banyak instansi dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik di papan nama atau media sosial. Kami berharap hasil konsolidasi ini bisa menghasilkan pedoman bersama agar penegakan aturan bahasa di ruang publik lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, jurnalis muda salah satu media lokal, Laras Ayu, mengungkapkan bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru tentang tanggung jawab media dalam menjaga bahasa. “Sebagai wartawan, kami punya peran besar dalam membentuk persepsi publik lewat bahasa. Konsolidasi ini jadi pengingat agar setiap kata yang kami tulis mencerminkan kecermatan berpikir dan tanggung jawab moral,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta menegaskan kembali bahwa Bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga identitas, pemersatu, dan penanda kemajuan moral bangsa. Konsolidasi daerah ini diharapkan memperkuat semangat bersama untuk menjaga Bahasa Indonesia tetap bermartabat di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat. (Sayekti)