Jakarta, eNews.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (6/8).

Dalam pertemuan tersebut, DPP GRANAT mengangkat isu strategis terkait kelembagaan, khususnya perlindungan hukum terhadap identitas organisasi GRANAT.

Baca juga: DPP GRANAT Edukasi Ratusan Siswa YP IPPI Petojo tentang Bahaya Narkoba

Ketua Umum GRANAT menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang dapat melindungi keberadaan serta legitimasi organisasi di tengah maraknya penyalahgunaan nama dan simbol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, GRANAT juga menyampaikan evaluasi terhadap penanganan hukum pelaku peredaran gelap narkotika yang dinilai masih belum optimal.

Baca juga: DPP GRANAT dan KOMBINASI Edukasi Bahaya Narkoba kepada Siswa SMPN 8 Menteng

Prof. Henry memaparkan sejumlah fakta lapangan, termasuk tantangan dalam pemberantasan jaringan narkotika, mulai dari peredaran di tingkat lokal hingga sindikat internasional.

Menanggapi hal tersebut, Wamenko Kumham Imipas Prof. Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi GRANAT dalam mendukung pemerintah memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antarinstansi pemerintah maupun bersama organisasi masyarakat sipil, dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Baca juga: Kolaborasi GRANAT–BNNK Tekan Penyalahgunaan Narkoba

Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara DPP GRANAT dan Kemenko Kumham Imipas, baik dalam aspek perlindungan identitas organisasi maupun dalam mendorong efektivitas penegakan hukum narkotika yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.