Oleh: Ubaidillah Rofanda

Pada tanggal 16 Desember 2025, sebuah instruksi tegas dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto, dengan visi kemandirian nasional, memerintahkan agar tanah Papua ditanami kelapa sawit dan tebu secara masif. Tujuan jelas dan terdengar patriotik, mencapai swasembada energi agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor BBM, demi menghemat anggaran negara ratusan triliun rupiah. Namun dibalik narasi kemandirian ekonomi tersebut, terdapat paradoks yang menyayat hati. Instruksi ini muncul ketika tanah Sumatera belum sepenuhnya selesai dari masa bencana akibat banjir bandang. Sebuah bencana yang oleh para ahli sepakat disebabkan oleh deforestasi dan kerusakan bentang alam.

Situasi ini menciptakan ironi yang pahit. Di satu sisi, negara ingin berlari mengejar ketahanan energi, namun di sisi lain, negara seolah menutup mata terhadap ketahanan ekologi yang sedang runtuh. Bencana di Sumatera dan Kalimantan seharusnya menjadi alarm yang memekakkan telinga bagi pemerintah pusat. Banjir bandang yang membawa material kayu gelondongan adalah bukti tak terbantahkan bahwa alih fungsi hutan menjadi lahan produksi memiliki konsekuensi fatal. Mengabaikan fakta ini dan kemudian membuka jutaan hektar lahan baru di Papua sama saja dengan mengekspor potensi bencana dari wilayah barat ke wilayah timur Indonesia. Kita seolah sedang tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan lokasi titik api kehancuran.

Papua buka sekedar hamparan tanah kosong yang menunggu untuk dipanen. Ia adalah benteng terakhir hutan hujan tropis Indonesia dan rumah bagi keanekaragaman hayati terkaya di bumi. Menukar hutan primer yang menjadi habitat Cendrawasih, Kanguru Pohon, dan ribuan flora endemik dengan tanaman monokultur seperti sawit dan tebu adalah sebuah perjudian besar. Kita mempertaruhkan status Indonesia sebagai paru-paru dunia hanya demi komoditas yang nilainya fluktuatif. Narasi bahwa “sawit adalah pohon, jadi ramah lingkungan” adalah simplifikasi berbahaya yang mengabaikan kompleksitas ekosistem hutan alam yang berfungsi sebagai pengatur tata air dan penyerap karbon yang jauh lebih efektif daripada perkebunan industri.

Lebih jauh lagi, kekhawatiran terbesar bukan hanya pada jenis tanamannya, melainkan pada lemahnya tata kelola dan penegakan hukum di negeri ini. niat baik swasembada energi akan menjadi malapetaka jika diletakkan di atas pondasi hukum yang rapuh. Selama ini kita menyaksikan bagaimana izin-izin konsesi di Kalimantan dan Sumatera sering kali tumpang tindih, melanggar hak masyarakat adat, dan minim pengawasan. Tanpa adanya perbaikan sistem pengawasan yang ketat dan penegak hukum yang tanpa pandang bulu, proyek lumbung energi di Papua berpotensi besar hanya kan menjadi ajang bancakan bagi segelintir oligarki. Sementara dampak kerusakan lingkungannya akan diwariskan kepada masyarakat lokal dan negara.

Sebagai generasi muda, kamilah kelak yang akan menanggung tagihan dari keputusan ini. keuntungan ekonomi sesaat yang dinikmati penguasa saat ini tidak sebanding dengan biaya pemulihan bencana yang harus kami bayar sekian puluh tahun mendatang. Keadilan antar generasi menuntut agar pembangunan hari ini tidak merampas hak hidup generasi esok. Oleh karena itu, narasi pembangunan harus diubah. Bukan lagi tentang seberapa luas hutan yang bisa kita buka, melainkan seberapa mampu kita memulihkan apa yang telah rusak.

Sudah saatnya pemerintah berhenti memperluas luka baru di Papua dan mulai fokus menyembuhkan luka lama di Sumatera dan Kalimantan. Lahan-lahan kritis dan terlantar yang sudah ada seharusnya dioptimalkan melalui intensifikasi teknologi, bukan dengan membabat hutan perawan yang tersisa. Indonesia di masa depan tidak hanya butuh mandiri secara energi (BBM), tetapi juga harus mandiri secara ekologi. Memiliki udara yang layak hirup, air yang bersih, dan hutan yang lestari. Jangan sampai kita mewariskan negeri yang kaya akan bahan bakar, tetapi miskin akan kehidupan.